Sejumlah orangtua mengatakan, penyewaan buku pelajaran dilakukan pihak perpustakaan sekolah, menyusul adanya larangan penjualan buku pelajaran di luar buku paket bantuan pemerintah. Orangtua terpaksa menyewa buku paket pelajaran itu karena mereka tidak ada pilihan lain lagi untuk kelangsungan belajar anaknya.
“Katanya buku paket itu gratis. Kok setiap siswa harus bayar biaya sewa lagi? Kalau begitu Dinas Dikdas hanya omong kosong soal buku paket gratis,” kata salah satu orangtua murid kelas 8 (II SMP) SMP Negeri 216, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (28/7). Orangtua lainnya di sekolah ini juga mengatakan, mereka memiliki bukti berupa kwitansi pembayaran buku-buku tersebut.
Orangtua dari anak kelas II SMP ini mengatakan, anaknya membutuhkan 12 buku mata pelajaran. Biaya yang dikeluarkan Rp 15.000 untuk sewa 12 mata pelajaran dan biaya pemeliharaan buku.”Kalau satu anak Rp 15.000, berarti dengan 500 anak sekolah sudah mendapat Rp 7.500.000,” ujar salah satu orangtua dari kelas 9 atau III SMP di sekolah itu.
Kepala Sekolah SMP Negeri 216 Salemba, Jakarta Pusat Tawar Daulay yang dihubungi lewat telepon Senin malam membenarkan, pihak perpustakaan telah membebani setiap murid yang meminjam buku pelajaran.
“Engga ada yang namanya penyewaan buku. Ada semacam salah pengertian dari petugas perpustakaan dengan orangtua murid. Biaya itu bukan untuk penyewaan buku, tetapi biaya penggantian sampul buku yang terbuat dari bahan plastik,” kata Tawar. Menurut dia, setiap buku paket pelajaran diberi sampul plastik karena khawatir akan rusak.
Tawar mengatakan, pihaknya telah menyuruh petugas perpustakaan untuk menghentikan memungut sejumlah uang kepada para murid. “Saya sudah menyuruh petugas perpustakaan untuk mengembalikan uang yang sudah terlanjur diambil dari para murid,” tambah Tawar.
Namun setelah dikonfirmasi balik lagi kepada orangtua murid, mereka mengakui belum menerima penggantian biaya sewa dari pihak perpustakaan.