Lompat ke konten

Buku Sekolah

Siswa Berprestasi Akan Dipermudah ke Perguruan Tinggi Negeri

    Peluang kuliah ke perguruan tinggi negeri terbaik di Tanah Air bagi siswa berprestasi diupayakan bisa dipermudah dan tanpa hambatan. Departemen Pendidikan Nasional sedang berupaya untuk bisa mendapat titik temu antara kriteria yang ditetapkan perguruan tinggi dengan keinginan siswa berprestasi tersebut. ”Penghargaan untuk siswa berprestasi di tingkat nasional, semisal olimpiade sains nasional, juga perlu didukung perguruan tinggi terbaik di dalam negeri,” kata Bambang Indriyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Mene- ngah Depdiknas, di sela-sela persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) VII di Makassar, Jumat (8/8). Menurut Bambang, memang ada siswa berprestasi bidang sains tingkat nasional dan internasional yang tidak puas dengan tawaran kuliah di perguruan tinggi dalam negeri. Ini disebabkan,… Selengkapnya »Siswa Berprestasi Akan Dipermudah ke Perguruan Tinggi Negeri

    Puluhan Ribu Sekolah Dasar Tidak Layak Untuk Kegiatan Belajar

      Sekitar 35.000 sekolah dasar negeri yang tersebar di berbagai pelosok Tanah Air dalam kondisi tidak layak karena pelayanannya masih standar minimal ke bawah. Kondisi tersebut sangat memengaruhi kualitas pendidikan dasar dan mutu lulusannya. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional Mudjito menjelaskan, Jumat (8/8), sekolah-sekolah tersebut umumnya SD inpres. SD yang pembangunannya tahun 1970-an berdasarkan instruksi presiden (inpres) tersebut belum mengalami perbaikan dan rehabilitasi. Mudjito mengatakan, sekolah dalam kondisi minimal tersebut biasanya sekadar ada gedung, tetapi belum sepenuhnya aman dan nyaman sebagai tempat anak belajar. ”Beberapa persyaratan dasar, seperti sanitasi, perpustakaan, dan lapangan olahraga, belum terpenuhi,” ujarnya. Dia mengatakan, jumlah SD yang di bawah standar minimal sebelumnya… Selengkapnya »Puluhan Ribu Sekolah Dasar Tidak Layak Untuk Kegiatan Belajar

      Sistem Pemilihan OSIS Harus Seperti Pemilihan Presiden

        Sistem pemilihan kepemimpinan secara langsung tak hanya diterapkan dalam skala kepemimpinan publik, tapi juga di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis. Layaknya pemilihan, bupati, gubernur, ataupun presiden, pemilihan ketua OSIS di SMAN 1 Bangkalan itu juga menggunakan pihak pengawas, yang juga disebut Panwas pemilihan OSIS. Demikian juga dengan bahan logistik. Kotak dan bilik suara merupakan kelengkapan pokok pada pemilihan ketua umum OSIS SMAN 1 Bangkalan tersebut. “Cara seperti ini kita gunakan ada beberapa tujuan. Selain ingin memperkenalkan sistem pemilihan pemimpin yang demokratis, juga karena ada sebagian siswa yang sudah memasuki usia pemilih”, kata ketua panitia pelaksana pemilihan ketua OSIS, Dimas. Dalam menetapkan calon ketua… Selengkapnya »Sistem Pemilihan OSIS Harus Seperti Pemilihan Presiden

        Setelah Gagal Membagikan Buku Elektronik Lewat Internet Kini Depdikbud Berjanji Bagikan Cakram Buku Sekolah Elektronik

          Setelah gagal meluncurkan buku sekolah elektronik pada 2 Agustus lalu, Departemen Pendidikan Nasional berjanji akan membagikan cakram berisi materi BSE yang sebenarnya sudah bisa diakses di internet ke sekolah-sekolah. Pendistribusian cakram BSE itu akan dilaksanakan seusai peluncuran secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang direncanakan 20 Agustus ini. ”Buku sekolah elektronik (BSE) ibaratnya barang baru sehingga perlu ada masa transisi dalam penerapannya,” tutur Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidik- an Nasional di Jakarta, Rabu (6/8). Suyanto menjelaskan, Depdiknas telah mengambil keputusan memproduksi cakram berisi materi BSE sehingga dapat diakses secara off-line. Dengan demikian, sekolah yang tidak mempunyai akses internet pun dapat menggunakannya. Menurut Suyanto, setelah… Selengkapnya »Setelah Gagal Membagikan Buku Elektronik Lewat Internet Kini Depdikbud Berjanji Bagikan Cakram Buku Sekolah Elektronik

          Perguruan Tinggi Swasta Cenderung Diabaikan Dalam Pendidikan Indonesia

            Kebijakan pendidikan tinggi yang dikeluarkan pemerintah masih belum berpihak kepada perguruan tinggi swasta atau PTS. Akibatnya, PTS memiliki akses terbatas untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan kualitas layanan pendidikan. ”Dalam membicarakan pendidikan seharusnya tidak lagi ada dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta. Perguruan tinggi swasta pun seharusnya bisa menikmati bantuan dari pemerintah lewat APBN dan APBD,” kata Suyatno, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah III saat melakukan rapat kerja di Jakarta, Rabu (6/8). Suyatno mencontohkan, untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah lewat hibah bersaing atau blockgrant, PTS harus bersaing tidak setara dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Padahal, banyak PTS yang kondisi dan kualitasnya… Selengkapnya »Perguruan Tinggi Swasta Cenderung Diabaikan Dalam Pendidikan Indonesia

            SMP Terbuka Kecakapan Siswa Perlu Diprioritaskan

              Tingginya persentase murid Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang tidak melanjutkan sekolah akan menjadi masalah lebih besar jika pendidikan kecakapan hidup yang diberikan tidak memadai. Anak tidak dapat berkontribusi dalam membangun daerahnya. Seperti diberitakan, sekitar 93,8 persen siswa SMP Terbuka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi menjadi penyebab utamanya. Pakar teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof Yusufhadi Miarso, yang ikut merintis program tersebut, Selasa (5/8), mengatakan, dengan kondisi khusus lingkungan dan keluarganya, siswa SMP Terbuka sulit diharapkan melanjutkan sekolah. Karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyiapkan anak sebaik mungkin dengan memberikan kecakapan hidup untuk terjun ke masyarakat. Sesuai dengan Konvensi International Labour Organization (ILO),… Selengkapnya »SMP Terbuka Kecakapan Siswa Perlu Diprioritaskan

              Mengajarkan Sejarah Agar Tidak Membosankan

                Bagi sebagian siswa, pelajaran sejarah yang identik dengan hafalan menjadi mata pelajaran yang membosankan. Meskipun disebut ”ibu” atau ”ratu” ilmu-ilmu sosial, ilmu sejarah yang pada hakikatnya mempelajari segala aspek perubahan kehidupan manusia dirasakan kurang menarik. Menjadi tantangan bagi guru untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu yang diminati dan disukai untuk dipelajari. Buku ini sejatinya merupakan buku yang dijadikan panduan bagi guru di India untuk mempelajari sejarah perkembangan peradaban bangsa India setelah sistem pendidikan dan kurikulum ditata ulang kembali. Efisiensi pembelajaran sejarah tentu saja sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Oleh karena itu, guru harus menguasai materi serta metodologi dari tata cara pembelajaran yang mutakhir. Sebagai panduan, buku ini sangat… Selengkapnya »Mengajarkan Sejarah Agar Tidak Membosankan

                Sekolah Tetap Marak Menjual Buku Pelajaran

                  Larangan Gubernur Fauzi Bowo agar sekolah baik SDN, SMPN, maupun SMAN tidak menjual buku tidak digubris. Buktinya, praktik penjualan buku hingga kini masih marak. Pihak sekolah umumnya menjual buku lebih mahal dibandingkan dengan harga di toko. Misalnya, di SDN Jakarta Timur satu paket buku SD berisi buku matematika, IPA, Bahasa Indonesia, agama, dan pendidikan jasmani dijual dengan harga Rp300 ribu. “Harga buku dengan paket yang sama bila di luaran jauh lebih murah, bila dibandingkan dengan membeli di sekolah,” kata Hardi, orangtua murid SDN, ketika ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta, Kamis (31/7). Ia tidak mau memberitahu SDN tempat anaknya menimba ilmu. Menurut Hardi, buku pelajaran baik untuk… Selengkapnya »Sekolah Tetap Marak Menjual Buku Pelajaran

                  Wajib Belajar Kota Bogor Capai 95 Persen

                    Sisdik Kabuapten Bogor yakin, akselerasi wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun dapat memenuhi angka partisipasi kasar (APK) SMP dan menembus angka 95 persen pada 2009 mendatang. “Asal semua semua kepala UPTD Pendidikan TK/SD memaksimalkan program tersebut,” ujar Kadis Disdik Muhamad Lukman, saat berdialog dengan wartawan. Dikatakan, sekarang APK SMP Kabupaten Bogor baru 84,33 persen. Meski belum maksimal, dia yakin pada 2009 APK SMP memenuhi target nasional yaitu 95 persen. “Memenuhi target ini, kita harus bahu-membahu menyukseskan program akselerasi wajar dikdas,” tegasnya. Lukman menuturkan telah menjalankan tiga program pendidikan, yakni, akselerasi wajar dikdas 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan, dan tata kelola manajemen pendidikan.

                    Siswa Lab School Diliburkan Karena Sekolah Terbakar

                      Ledakan sepeda motor yang akan digunakan untuk uji coba produk pencegahan ledakan dalam acara presentasi peluang bisnis di gedung Teater Besar Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Rabu (30/7) siang, diduga sebagai penyebab kebakaran bangunan SD Negeri Percontohan serta SMP dan SMA Labschool yang berada di kawasan itu. Siswa diliburkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.30 itu. Namun, gedung teater besar serta 13 ruangan kelas SD Negeri Percontohan (dulu SD Labschool) dipastikan terbakar. Sementara ruang kelas SMP dan SMA yang terbakar belum dapat dipastikan jumlahnya. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 14.00. ”Penyebab munculnya api sudah bisa dipastikan dari uji coba produk explo protect sepeda motor.… Selengkapnya »Siswa Lab School Diliburkan Karena Sekolah Terbakar