ebanyak 12.490 anak di Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan, hingga akhir September 2024 tercatat mengalami putus sekolah. “Rekapitulasi hasil pendataan penduduk sementara pada delapan kecamatan di Kota Lubuklinggau ditemukan sebanyak 12.490 anak yang mengalami putus sekolah,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Agus Sugianto, saat dihubungi Minggu. Mereka terdiri atas peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 7.673 anak meliputi usia 0 – 6 tahun. Selanjutnya tingkat SD/MI sebanyak 1.665 anak dengan usia 7-15 tahun. Sedangkan tingkat SMP sebanyak 1.371 anak dan untuk tingkat SMA/SMK sebanyak 981 anak, ditambah angka buta aksara sebanyak 800 orang. Anak-anak ini mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi, di mana untuk angka putus sekolah pada tingkat… Selengkapnya »12.490 Anak di Lubuklinggau Putus Sekolah

Guru-guru dari Purwakarta, Jakarta, Tangerang, dan Jember, yang diintimidasi, dimutasi, dan terancam dipecat karena mempertanyakan anggaran sekolah, mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kamis (7/10). Perwakilan guru itu mengadu dan menyerahkan berkas surat perintah kerja mutasi, kronologi peristiwa, dan rekaman suara. Seorang guru dari sekolah berstatus rintisan sekolah berstandar internasional di Purwakarta, Jawa Barat, mengaku, ia dan 11 rekannya dimutasi dan terancam dipecat karena mempertanyakan dana sumbangan pendidikan dari orangtua murid pada Juli 2009. Perwakilan guru Purwakarta mengaku menuntut transparansi karena guru membuat program kegiatan belajar-mengajar. Lantas muncul surat perintah kerja mutasi 12 guru yang mempertanyakan anggaran sekolah. ”Selama ini yang tahu anggaran sekolah hanya kepala sekolah… Selengkapnya »Guru Guru Mengadu ke Komnas HAM Karena Akan Dipecat Akibat Terlalu Kritis

Usulan anggota DPRD Provinsi Jambi, akhir bulan lalu, untuk membuat peraturan daerah uji keperawanan bagi siswi yang akan masuk SMP dan SMA menimbulkan protes keras Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri Linda Amalia Sari menolak usulan itu karena melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 36 Tahun 1990 dan membuat Undang-Undang No 23/ 1990 tentang perlindungan anak. ”Kami heran, usulan seperti itu bisa keluar dari anggota DPRD yang seharusnya memahami pengarusutamaan jender (PUJ). Bu Linda sudah menyatakan, apabila usulan itu (dilaksanakan) akan merampas masa depan anak,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hartomo, Kamis… Selengkapnya »Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita dalam Uji Keperawanan

Pendidikan yang dijalankan saat ini masih mengutamakan keunggulan akademik yang mendahulukan pengembangan kecerdasan logika. Akibatnya, potensi jenis kecerdasan anak lainnya yang juga dibutuhkan dalam kehidupan mereka nantinya tidak berkembang dengan optimal. Kurikulum yang ada saat ini justru menjejali anak-anak dengan banyak mata pelajaran yang belum tentu relevan dengan kehidupan. Akibatnya, pembelajaran di sekolah tidak memberikan ruang untuk mendukung tumbuhnya nilai-nilai positif di dalam diri anak. ”Sistem pendidikan saat ini masih berfokus pada pengembangan satu kecerdasan saja, terutama kecerdasan logika dan matematika. Padahal, banyak kecerdasan lain yang perlu dikembangkan dalam diri anak. Kita mesti mampu membentuk anak-anak cerdas yang berkarakter baik,” kata Sudamekh AWS, Presiden Direktur Central-Sevilla School yang juga Presiden… Selengkapnya »Pendidikan Harus Difokuskan Pada Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan minimal 60 persen mahasiswa baru wajib dijaring lewat seleksi secara nasional. Selain itu, setiap perguruan tinggi negeri (PTN) wajib menyediakan minimal 20 persen total jumlah mahasiswa baru dari golongan masyarakat tidak mampu. Kebijakan tersebut bertujuan membuka akses PTN bagi semua orang serta memperkecil kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (4/10), menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 17/2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai konsekuensi amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nuh menyatakan, peraturan itu harus dilaksanakan semua PTN. ”PTN harus terbuka untuk mahasiswa dari semua golongan dan… Selengkapnya »60 Persen Mahasiswa Perguruan Tinggi Wajib Disaring Lewat Seleksi Nasional

Perdebatan tentang Menwa dan militerisme itu masalah klasik. Dua kubu berseberangan telah mengunci pendapat masing-masing, dan sulit mendiskusikannya di satu meja. Kubu antimiliter, yang merindukan kejayaan masyarakat madani, dan kubu yang merasa tak ada persoalan dengan militerisme. Konsekuensi dari perdebatan lama ini membuat pendapat pembaca didominasi anggota dan mantan Menwa. Bagi yang kontra? ”Perdebatan itu sudah selesai, kami antimiliterisme dengan segala bentuknya. Mereka arogan,” begitu salah satu pendapat yang masuk. ”ABCD” alias ABRI Bukan Cepak Doang, itulah cap lama yang tetap membuat orang cekikikan mendengarnya. Ada juga yang memberi predikat, paramiliter Indonesia, atau hansip kampus. Di internet, perdebatan ini tetap jalan. Namun, tampaknya perdebatan yang ada sekadar ”reuni” dari kasus-kasus… Selengkapnya »Masuk Menwa Tidak Ada Gunanya